Agung Sedayu Klaim, Pembelian Empang 8,7 Hektar di PIK 2 Beli Langsung dari Pihak Pertama

PIK 2

PT Mandiri Bangun Makmur (MBM), anak perusahaan Agung Sedayu, memberikan tanggapan terkait sengketa atas lahan empang seluas 8,7 hektar yang kini telah berubah menjadi kawasan komersil di Pantai Indah Kosambi (PIK 2). Sengketa ini dipicu oleh Charlie Chandra yang mengklaim sebagai ahli waris.

Menurut kuasa hukum PT MBM, Aulia Fahmi, perusahaan properti tersebut telah membeli lahan di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, langsung dari ahli waris pertama, The Pit Nio. Aulia menyatakan bahwa PT MBM sedang berhadapan dengan Charlie Chandra yang juga mengklaim sebagai ahli waris lahan yang sama.

Aulia menjelaskan bahwa pada tahun 1993, Pengadilan Negeri Tangerang telah menyatakan adanya pemalsuan dalam Akta Jual Beli (AJB) tahun 1982 yang mengakibatkan kesaksian tersebut tidak sah. AJB tersebut tidak terdaftar atas nama yang benar, dan orang yang terlibat telah dipenjara. Dia juga menyebutkan bahwa Sumita Chandra, yang merupakan orang tua Charlie, telah menjadi tersangka dalam kasus pengalihan AJB tahun 1988 dan kemudian meninggal dunia sebelum kasusnya selesai.

Selanjutnya, PT MBM, sebagai kuasa waris The Pit Nio, telah melakukan somasi kepada Charlie Chandra untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5/Lemo. Alasannya adalah bahwa dokumen-dokumen yang digunakan Charlie untuk memperoleh lahan tersebut dianggap tidak sah karena terdapat pemalsuan sejak transaksi pertama.

Agung sedayu telah dua kali mengirimkan somasi kepada Charlie Chandra, namun tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan. Akibatnya, PT MBM melaporkan Charlie Chandra ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan. Namun, Charlie mengajukan permohonan balik nama sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga PT MBM mencabut laporan tersebut dan membuat laporan baru terkait dugaan pemalsuan dokumen.

Di sisi lain, Charlie Chandra bersama kuasa hukumnya, Fajar Gora, mempertahankan klaim atas lahan tersebut. Mereka menegaskan bahwa lahan milik kliennya telah diserobot dan diubah menjadi kawasan komersil oleh PT MBM tanpa izin yang sah. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2014 dan masih berlanjut hingga kini.

Dengan demikian, sengketa atas lahan di PIK 2 masih merupakan perdebatan yang kompleks dan harus diselesaikan dengan tuntas demi keadilan bagi semua pihak yang terlibat.