75 Pegawai KPK Tolak Usul Pembinaan Lanjutan, Minta Alih Status ASN Dilakukan Otomatis

Pihak Istana akhirnya buka suara terkait polemik pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses assessment alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, pimpinan KPK mengambil kebijakan lain dari arahan Presiden Joko Widodo mengenai nasib 51 pegawai yang tak lolos TWK itu. Moeldoko mengatakan, pemerintah sudah ikut serta dalam rapat dan menyampaikan arahan Presiden Jokowi. Namun, KPK tetap memiliki kewenangan tersendiri untuk memutuskan nasib pegawainya.

"Bahwa Pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan lain tersendiri, hal tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna, dalam hal ini KPK," kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya. Diketahui, dari 75 pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos TWK, sebanyak 51 di antaranya disebut bakal diberhentikan karena dinilai sudah masuk kategori merah dan tidak bisa dibina lagi. Hal itu berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya yang tak mau pegawai KPK dipecat hanya karena tidak lolos TWK untuk menjadi ASN.

Moeldoko mengamini bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam pembinaan pegawai di KPK selaku lembaga negara. Namun, wewenang yang dimiliki itu tidak mutlak dan menyeluruh, sehingga tetap KPK yang bisa mengambil keputusan akhir. "Pemerintah memiliki kewenangan tertentu, tetapi tidak seluruhnya terhadap proses pembinaan internal di KPK. Karena itu KPK sebagai pengguna dan pengambil keputusan akhir atas status 75 pegawai bertanggung jawab penuh atas semua implikasi yang ditimbulkan dari keputusan tersebut," kata Moeldoko.

Moeldoko membantah bahwa KSP maupun kementerian dan lembaga terkait mengabaikan instruksi Presiden Jokowi dalam proses yang menangani masalah ini. Dia menegaskan Menpan RB Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly sudah menjalankan arahan yang Jokowi. Semuanya telah disampaikan kepada pimpinan KPK beserta opsi opsi solusinya.

Namun, kembali lagi bahwa KPK yang memiliki kewenangan penuh menentukan nasib pegawainya yang tidak lolos TWK. "Tidak benar terjadi pengabaian arahan presiden," ucap Moeldoko. Moeldoko mengatakan bahwa Kemenpan RB telah mengusulkan pelaksanaan individual development plan (IDP).

Ia menegaskan, posisi KSP, kementerian, serta lembaga yang berada dalam kewenangan langsung Presiden tetap dan akan selalu menjalankan arahan Jokowi. Sementara itu terkait opsi pembinaan lanjutan dalam proses alih status menjadi ASN, 75 pegawai KPK yang disebut tak lolos TWK menolak opsi pembinaan itu. Mereka meminta semua pegawai agar otomatis dialihkan menjadi ASN.

"Kami sudah bersepakat dengan yang 75 (pegawai) bahwa kami menolak untuk dibina. Jadi meski ada 24 (pegawai) yang akan dipisahkan dari 75 kami juga enggak akan mau. Kecuali, 75 itu otomatis dialihkan," kata penyelidik KPK Harun Al Rasyid, Kamis (27/5/2021). Harun juga masuk dalam 75 pegawai tak lolos TWK itu. Pimpinan KPK sebelumnya memutuskan dari 75 pegawai itu, 51 orang dinyatakan tak mungkin dibina dan akan berhenti.

Sementara 24 lainnya ditawarkan opsi pembinaan lagi jika masih ingin mengikuti alih status menjadi ASN. Harun mengatakan 75 pegawai menolak usul pembinaan lanjutan itu dan meminta alih status dilakukan otomatis. Para pegawai itu meminta kearifan pimpinan KPK untuk menyelesaikan persoalan alih status tersebut.

Mereka menilai keputusan KPK dan kementerian/lembaga terkait tidak selaras dengan arahan Presiden Jokowi. "Pimpinan yang harus memiliki kearifan dan kebijakan menyikapi polemik ini. Pimpinan yang memulai, pimpinan juga yang mengakhiri," ujarnya. Harun menduga ada siasat jahat dari rapat bersama antara pimpinan KPK, Kepala BKN, Menpan RB, dan Menkumham, pada Selasa (25/5/2021) lalu.

Sebab hasil rapat tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang meminta TWK bukan dasar untuk memecat pegawai KPK. "Tentulah itu kan siasat, siasat seakan akan telah mengikuti arahan presiden. Padahal senyatanya mereka membangkang. Publik sudah pintar membaca strateginya," ucap Harun. Di sisi lain, para pegawai yang sudah dinyatakan lulus TWK juga meminta agar pelantikan mereka menjadi ASN ditunda. Rencananya pelantikan itu akan dilakukan pada 1 Juni 2021.

Dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan KPK, sebanyak 75 pegawai yang sudah lulus TWK menyampaikan sejumlah keresahan mereka terhadap proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Dalam surat yang juga beredar di kalangan awak media itu, mereka menyebut sebagai satu keluarga memiliki tanggung jawab, kewajiban, dan rasa sayang terhadap seluruh insan KPK, termasuk dengan pimpinan. "Kami tidak ingin pimpinan sebagai orang tua salah dalam mengambil tindakan, yang justru dapat membawa dampak buruk terhadap seluruh pegawai, pimpinan maupun komisi, serta kontraproduktif dengan cita cita pemberantasan korupsi," bunyi dalam surat tersebut.

Beberapa keresahan yang disampaikan 75 pegawai KPK pada Direktorat Penyelidikan di antaranya mengenai adanya dugaan ketidaksesuaian terhadap norma dan aturan hukum. Ada juga terkait dugaan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum dan cita cita pemberantasan korupsi dalam polemik TWK. Mereka menyinggung Putusan MK Nomor 70/PUU XVII/2019, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 secara letterlijk tidak mengatur mengenai adanya penyerahan tugas dan tanggung jawab pegawai maupun menjadikan hasil tes sebagai dasar untuk memberhentikan pegawai KPK.

Berdasarkan aturan itu, mereka memandang bahwa SK penyerahan tugas dan jabatan pegawai KPK yang hasil asesmen TWK nya tidak memenuhi syarat tidak sesuai. Mereka juga mencantumkan apa yang menjadi sikap Presiden Jokowi terhadap polemik TWK pegawai KPK. Menurut mereka, seharusnya pimpinan KPK mengikuti apa yang diperintahkan Jokowi agar menyelamatkan 75 pegawai KPK yang gagal dalam TWK.

Materi dan tata cara tes yang dilakukan BKN terhadap pegawai KPK juga disorot karena berbeda dengan TWK pada seleksi CPNS atau entry level. Menurut mereka, TWK di KPK menggunakan Tes Indeks Moderasi Bernegara (IMB 68) dan Integritas, yang biasanya digunakan dalam kenaikan jabatan, atau juga digunakan oleh TNI sebagai bentuk pengujian psikologi pegawai/anggota TNI. "Sepengetahuan kami, dalam penggunaan Tes IMB 68 selama ini, tidak ada satupun penggunaannya terhadap ASN/TNI/pegawai lain yang digaji negara dalam tingkat non entry level, yang berakibat hilangnya status pegawai dimaksud. IMB 68 tidak bisa serta merta menjadi alat ukur kebangsaan," tulisnya.

Atas dasar itu, mereka menyampaikan sejumlah permintaan terhadap pimpinan KPK. Satu di antaranya meminta agar pelantikan pegawai KPK yang lolos TWK menjadi ASN ditunda